Penelitianini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, persepsi pemeriksaan pajak dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya realisasi dengan target pajak dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah di KPP Pratama Cibitung serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya memotivasi penulis untuk melakukan Populasipenelitian adalah seluruh Jajaran dan Staff Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.Hasil analisis dengan menggunakan analisis jalur (path Analysis) diperoleh hasil bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak dengan nilai Koefisiensebesar 0.407 yang berarti bahwa, H1 diterima atau Tujuanpenelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit observasi dalam penelitian ini adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Indramayu dengan unit analisis Wajib Pajak yang berjumlah 100 orang. 1 Skripsi berjudul : " Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaaan Pajak Penghasilan Badan (Studi KPP Pratama Jepara 2015-2017) 2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu : (H. Muhammad Ridho, S.E.M.Si.) PengaruhPemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh 25 di KPP Jakarta. Skripsi. Purwono. 2010. Dasar - Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga. Rahayu, Siti Kurnia (2012). Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan Jakarta : Graha Ilmu. Rahayu, Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan KHw03xn. p> This paper examines the effect of tax system quality, audit risk, accountability, and tax penalty towards tax compliance. The purpose of this paper is to seek empirical proof does those factors affecting tax compliance have a positive effect and play a significant role for individual tax compliance in Indonesia. The researcher decides to sample taxpayers working for Organisasi Kelompok Kontrak Kerjasama KKKS in BPMIGAS Indonesia. A survey questionnaire is distributed to the sample during October 2012 by email as research data. By employing simple descriptive statistics, the study on taxpayers working for BPMIGAS Indonesia found out that all variables tax system quality, audit risk, accountability, and tax penalty shows a positive effect towards tax compliance. The findings of this research implied that the government should put more concern in terms or service quality, transparency, and tax related facts to be informed for individual taxpayers. 0,05, sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal. Uji Autokorelasi Autokorelasi timbul apabila terdapat korelasi antara variabel pengganggu disturbance pada periode t dengan disturbance pada periode sebelumnya periode t-1. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai dari uji statistik Durbin- Watson D-W. Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut • 1,65 2,79 terjadi autokorelasi Sumber Trihendradi 2007 Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 Dari hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watsonnya sebesar 1,712. Nilai ini terletak antara 1,65 < DW < 2,35. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas Untuk menguji heteroskedastisiitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual regresi dan menggunakan absolut tersebut sebagai variabel dependen. Pengujian melihat signifikansi hasil dari regresi dengan absolut residual sebagai variabel dependen. Masalah heterokedastisitas akan terjadi bila masing- masing variabel independen mempunyai nilai Sig. lebih kecil dari alpha 0,01 Ghozali, 2009. Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Kualitas Sistem Perpajakan Resiko Audit Pemeriksaan Pajak Dari hasil yang ada pada tabel di atas dapat dianalisis bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan, nilai Sig. dari masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai alpha 0,01, sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji yang digunakan adalah Variance Invlation Factor VIF. Sebagai rule of thumb adalah jika VIF melebihi 10 berarti tedapat multikolinearitas. Tabel 12 berikut ini memperlihatkan bahwa tolerance value keempat variabel independen adalah lebih dari 0,1, dan Variance Inflation Factor Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 VIF dari masing- masing variabel independen kurang dari 10. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas Kualitas Sistem Perpajakan Pengujian Goodness of Fit Model Penelitian Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig pada hasil uji F tabel ANOVAb. Nilai Sig yang dihasilkan adalah 0,000, lebih kecil dari alpha 0,05. Tabel 13 ANOVAb Analisis berikutnya adalah menentukan seberapa besar kontribusi variabel- variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R2 pada Tabel Summaryb . Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Adjusted R2 menunjukkan angka 0,775. Hal ini berarti variabel kualitas sistem perpajakan, resiko audit pemeriksaan pajak, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan, mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 77,5%, sedangkan sisanya 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 d. Pengujian Hipotesis Tabel 14 Hasil Uji T Unstandardized Coefficient Beta Kualitas Sistem Perpajakan Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0,406, thitung = 3,254 dengan nilai p=0,002. Dikarenakan koefisien regresi bernilai positif 0,406 sesuai dengan nilai yang diharapkan untuk hipotesis yang pertama, yaitu positif +, dengan p<0,05, maka hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis pertama terdukung. Semakin bagus kualitas sistem perpajakannya maka wajib pajak akan semakin patuh. Hasil uji t untuk variabel resiko audit tabel 14 di atas, memperlihatkan bahwa variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi 0,531, thitung = 3,186 dengan nilai p=0,002. Dikarenakan koefisien regresi bernilai positif 0,531 sesuai dengan nilai yang diharapkan untuk hipotesis kedua, yaitu positif +, dengan p<0,05 maka hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis kedua terdukung. Semakin baik resiko audit pemeriksaan pajaknya maka wajib pajak akan semakin patuh. Variabel akuntabilitas pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi 0,242, thitung = 2,593 dengan nilai p=0,011, dengan p<0,05 berarti variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat akuntabilitasnya maka wajib pajak cenderung akan semakin patuh. Variabel sanksi perpajakan pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi 0,262, thitung = 2,126 dengan nilai p=0,036, dengan p<0,05 berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 V. KESIMPULAN Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah kualitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib sistem perpajakan yang baik, seperti pelayanan yang menyenangkan, mudah, dan cepat akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Oleh karena itu, dirjen pajak diharapkan selalu memperbaiki dan melakukan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia sehingga tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi. Kedua, resiko audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib adanya monitoring yang bagus dari kantor pajak maka para wajib pajak akan berlaku patuh. Apabila tidak patuh akan menanggung resiko audit tersebut. Kesimpulan yang ketiga yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keterbukaan dalam penggunaan dana pajak, ketepatan alokasi anggaran yang berasal dari kumpulan uang pajak dan pertanggungjawaban yang mudah dipahami, para wajib pajak akan merasa puas karena sudah bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Hal tersebut membuat para wajib pajak akan lebih patuh, bahkan dengan senang hati membayar pajak dengan baik dan benar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat program-program pembangunan yang baik guna mengambil hati para wajib pajak, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah juga tinggi. Keempat, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib perpajakan seperti keterlambatan membayar pajak, pengenaan denda terhadap wajib pajak yang lalai, sanksi pidana atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak ternyata bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi sanksi tersebut haruslah memperhatikan sebarapa besar jumlahnya dan bagaimana penerapannya. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kuasa pemberi sanksi diharapkan bisa meningkatkan penerapan sanksi tersebut kepada para wajib pajak dengan lebih tegas. Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 DAFTAR PUSTAKA Andreoni, J., Erard dan Feinstein. 1998, ’Tax compliance’, Journal of Economic Literature, pp. 818-860. Dekker, Marcel. 1999. Handbook on Taxation. New York. Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika-Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gill, Jit 2003, ‚The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform.‛ Gujarati, Damonar N., 1995. Basic Econometrics Third Edition. Singapore Mc. Graw Hill. Hair. Jr, Jf. Black W. C, Babin B. J., Andersen R. E., and Tatham R, L. 2010. ‚Data analysis Multivariate‛. 8th Edition. Person Education. Inc. New Jersey. Hyun, Jin K. 2005, The Compliances in Korea and Japan Why are they Different?’, Journal of Economic Literature H8. Internal Revenues Services IRS 2009. Update on Reducing the Federal Tax Gap and Improving Voluntary Compliance. Jatmiko, Agus N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Johnson, Cathleen., David M., dan Claude M. 2010, The Effect of Perfect Monitoring of Matched Income on Sales Tax Compliance An Experimental Investigation’, Journal of Economic Literature C3, H3, H71. Mahsun, Muhamad. 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik 2011. Yogyakarta Penerbit BPFE. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta Penerbit Andi. Normala, Siti. 2004, The Influence of Penalties on Taxpayers’ Compliance A Comparison of The Theoretical Models’, Journal of Economics and Management, Volume 12, Number 1. Jurnal Maksipreneur Vol III No. 1 Desember 2013 Palil, Mohd R., dan Ahmad 2011, The Evaluation and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe’, Australian Journal of Basic and Applied Science, pp. 557-563. Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Yogyakarta Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Riahi, 2004, Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale’, Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation, pp. 135-143. Sanders, Phillip dan Govind 2008, Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance’, Journal of the American Taxation Association, pp 1-20. Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business Third Edition. USA John Wiley & Sons, Inc. Setiyaji, Gunawan, dan Hidayat A. 2005, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia’, Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta. Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta Penerbit Graha Ilmu. Song, dan Yarbrough 1978, Tax ethics and taxpayer attitudes A survey’, Public Administration Review, pp. 442-452. Suherman, A. Tatang. 2009. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta Tesis Program Magister Hukum UGM. Trihendradi, Cornelius. 2007. Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15. Yogyakarta Penerbit Andi. Zuchri, Muhammad. 2009. Analisis pengaruh layanan profesionalisme pegawai dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Timur. Yogyakarta Tesis Program Magister Akuntansi UGM. ... Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel kepatuhan perpajakan perpajakan sebesar 0,112 dan signifikan pada 0,043 < 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Latifah, 2013 mengemukakan bahwa kepatuhan pajak tax compliance sebagai keinginan wajib pajak tax payer untuk mematuhi hukum-hukum pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu Negara. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak yang secara suka rela membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah pada waktu yang tepat. ...Remigius Jon NalikSuyanto SuyantoAndri Wakista AjiThis study aims to prove the effect of the level of tax knowledge, tax compliance and the firmness of tax sanctions on the fulfillment of the tax obligations of MSME entrepreneurs in the city of Yogyakarta. This study uses a quantitative descriptive method with primary data using a questionnaire. This study took a sample of 75 individual taxpayers who have SMEs in Yogyakarta City. The sampling technique used was random sampling. Data was collected by distributing questionnaires directly to respondents. The number of questionnaires that were processed were 75 questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the level of tax knowledge, tax compliance and the firmness of tax sanctions have a positive effect on fulfilling the tax obligations of MSME entrepreneurs in the city of Yogyakarta Ahmed Riahi-BelkaouiTax compliance has been studied by analyzing the individual decision of a representative person between planning and evading taxes. A neglected aspect of tax compliance is the impact of a social contract on tax morale. Such implicit contract between the individual and the state guaranteeing a high level of economic freedom, effective competition laws, an important equity market and high moral norms, is hypothesized to have a positive impact on tax compliance. In this paper, empirical evidence based on data from 30 countries indicate that tax compliance internationally is positively related to the level of economic freedom, the level of importance of the equity market and the effectiveness of competition laws and high moral norms. Mohd Rizal PalilAhmad Fariq MustaphaThis paper discusses the concept of tax compliance from various perspectives. The objective of this paper is to provide further understanding in tax compliance discipline by reviewing previous international literature. The paper begins with the concepts and the definitions of tax compliance and tax non-compliance followed by measure of national tax compliance in various countries such as India and Austria. This paper also discusses the various definitions of tax compliance provided by previous authors from various backgrounds and countries from 1960s. The measures that need to be taken by tax authorities and government to increase compliance also discussed in later part of this paper. although various studies have been undertaken to determine as accurately as possible the factors that impact upon tax compliance behaviour, undoubtedly, the government should consider seriously the characteristics of non compliant taxpayers, review current regulations and possibly as a result, increase audit rates and penalty rates enforcement as well as attempting to build good relationships with taxpayers in seeking to improve general tax compliance SongTinsley E. YarbroughIn a tax system based largely on voluntary compliance, the taxpayer's standards of tax ethics are extremely important. Also of significance are attitudes about fiscal and tax policies, tax audits and the audit experience, proper bases of tax burden allocation, the equity and efficiency of tax administration, and the shortcomings of the federal income tax. A survey of one set of taxpayers suggests that their overall level of tax ethics should receive a mark of only "barely passing" on a scale of 100 and that a number of social, economic, and political variables are significantly related to variations in standards of tax ethics. Taxpayers are also particularly dissatisfied with the burdens which the federal income tax places on the middle-income taxpayer. On the other hand, they generally have faith in the administrative efficiency of tax agencies, feel that people should pay taxes according to their ability, feel that they pay about the same amount of taxes as others in similar situations, and feel they get just about the same amount of benefit from government as they pay in taxes. Taxpayers also may be less ignorant about fiscal and tax matters than might have been assumed. The Washington State Department of Revenue conducted a behavioral field experiment to increase use tax compliance within the construction industry. The study examined the effects of accountability and heightened sanction awareness on tax compliance. The results indicate that mandating firms to file an affidavit signed by the party responsible for reviewing use tax obligations increases compliance. Providing information regarding the penalty structure for noncompliance through an educational letter also increases use tax compliance, especially for firms with declining revenues. This latter finding is consistent with the findings of Jackson and Hatfield 2005. These results add to taxation literature by finding that inexpensive affidavits and mail-based education regarding tax sanctions can be Kwon HyunWe analyze the determinants of tax compliance, and illustrate why they have different levels of tax compliance between Korea and Japan. Japan has much higher level of policies in both tax audit and penalty structures than those of Korea. The disclosure policy of tax information is also different, such that an amount of tax evasion and the information about tax return are strictly regulated in Korea, however, they are selectively released in Japan. Tax culture may be one fundamental determinant for explaining the tax compliance. We examine its endogenous characteristic. Our estimates show that Japan has the higher level of tax culture than that of Korea. We also illustrate that the legal system is relatively more important factor to determine the level of tax culture than other branches of government, which eventually affects the level of tax compliance. JEL Classification H8 .Tax noncompliance is a quantitatively important phenomenon that significantly affects government revenues, and thus raises challenging questions about the determinants of tax reporting and the appropriate design of a tax system. This paper provides empirical insights regarding the nature of tax noncompliance, using an experimental approach to evaluate the effects of systematic sales tax monitoring and identify the determinants of sales tax compliance. The results suggest that if perfect monitoring of a single revenue source is introduced without other complementary policies, an increase in tax revenues is not the likely outcome as evasion increases for other revenue sources. That is, the data suggest that once taxpayers have chosen their level of tax compliance, they will try to recover their losses following any policy changes, even if it implies assuming more AndreoniErard Dan FeinsteinAndreoni, J., Erard dan Feinstein. 1998, 'Tax compliance', Journal of Economic Literature, pp. DekkerDekker, Marcel. 1999. Handbook on Taxation. New York.

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak